Isu sentral yang berkembang pada pembangunan bidang pendidikan berbasis sekolahan di tanah air adalah pencapaian mutu pendidikan yang notabene kian merosot dan tidak merata di seluruh tanah air ini.  Menurut beberapa analisa, kondisi tersebut diakibatkan oleh berbagai keadaan, yang diantaranya penyediaan fasilitas,  sarana dan prasarana penddikan yang tidak berimbang antara kota dan daerah, kualitas sumber daya manusia pendidik dan terdidik yang sangat beragam karena melalui rekrutmen yang kurang tepat, rendahnya penghargaan bagi insan-insan pendidik, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang kurang kompatibel, pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang tidak seimbang dan tidak efisien-efektif, dan sebagainya.Maka dari itu salah satu visi pendidikan kita adalah peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan pada berbagai  jenjang pendidikan di seluruh tanah air ini.

Menilik sekian banyak masalah-masalah pendidikan di atas, pemerintah berupaya dengan keras melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia mengentaskan masalah-masalah pendidikan tersebut. Paradigma yang dibangun dalam upaya pemecahan masalah pendidikan di atas adalah bahwa pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tanah air dapat diwujudkan melalui perbaikan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya guru dengan segala jabatan tambahannya sebagai pengawas atau sebagai kepala sekolah.

Guru merupakan subjek sentral yang banyak memainkan peran-peran strategis bagi upaya pemecahan masalah pendidikan tersebut. Untuk itulah kebijakan yang diambil guna memecahkan masalah tersebut adalah dengan mengupayakan SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN, dengan orientasi bahwa sertifikasi guru dalam jabatan akan berdampak pada diperolehnya guru-guru yang bersrtifikat pendidik dengan segenap kemampuannya yang telah terukur memenuhi persyaratan sebagai guru bersertifikat dan mampu memerankan sebagai agen pembelajaran di kelas  dan akhirnya dapat mendongkrak kualitas pendidikan yang notabene merosot.

Mengapa guru bersrtifikat pendidik menjadi tumpuan harapan-harapan bagi pemecahan masalah pendidikan kita? Guru dengan statusnya sebagai pemegang sertifikat pendidik padanya melekat hak-hak dan kewajiban profesional yang disandangnya. Artinya, status guru bersertifikat pendidik adalah guru profesional. Guru profesional dengan beban kerja yang dipesyaratkan minimal 24 jam tatap muka di kelas berhak memperoleh penghargaan tunjangan sertifikasi sebesar 1 bulan gaji (dipotong pajak). Dengan tunjangan yang diberikan setiap bulan sebesar itu diharapkan guru memiliki komitmen dan kemampuan terus mempertahankan statusnya sebagai guru profesional, yang memiliki kompetensi dalam keempat dimensi kompetensi guru sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 tahun 2007, tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Guru Pendidikan Dasar dan Menengah, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial,  dan kompetensi prifesional.

Paradigma yang sedang dibangun oleh pemangku kepentingan pendidikan secara nasional adalah bahwa jika guru-guru bersertifikat pendidik, maka diasumsikan bahwa guru-guru memenuhi segenap kompetensi guru yang dipersyaratkan dan juga sejahtera. Jika guru-guru memenuhi kompetensiyang dipersyaratkan dan mencapai tingkatan kesejahteraan dengan tunjangan sertifikasinya, maka kualitas pendidikan bisa merata dan meningkat. Satu pertanyaan yang mesti selalu dimunculkan, apakah ketika guru-guru sudah mengantongi sertifikat pendidik, beban kerjanya memenuhi 24 jam tatap muka minimal dipenuhi, tunjangan sertifikasinya dibayarkan secara rutin, maka akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan? ataukah berdampak pada peningkatan kinerjanya sebagai guru profesional? sudahkah memberdayakan statusnya dengan dukungan tunjangan sertifikasinya itu untuk terus memelihara dan meningkatkan kompetensinya? Ataukah, tidak justru sebaliknya berbangga diri di tengah-tengah masyarakat memamerkan dirinya yang sudah tersertifikasi dan mendapatkan tunjangan yang setiap tiga bulan sekali diterimakan langsung melalui rekening pribadinya? sementara tanggung jawab moral sebagai guru bersertifikat begitu mudahnya diabaikan, yang penting sudah bersertifikat. Bahkan, sering dijumpai guru bersertifikat menolak ajakan atau perintah pimpinan sekolah atau pengurus kelompok kerja guru untuk diajak bergabung dalam suatu kegiatan berbasis kelompok kerja guru untuk meningkatkan kompetensinya dengan dalih sudah bersertikat dan bergolongan IVa/ atau IV/b. Ini semua adalah sebuah ironi yang banyak dijumpai pada masyarakat guru-guru kita.

Jika pertanyaan-pertanyaan di atas jawabannya adalah belum atau tidak, ini adalah indikasi bahwa kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan yang sudah ditempuh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional belum berdampak pada pencapaian sasaran yang dinginkan sebagaimana paradigma yang dibangun.  Harus diakui bahwa seiring berjalannya proses sertifikasi guru dalam jabatan, belum ada perangkat atau instrumen yang dapat digunakan sebagai upaya pengendalian  dan penjaminan mutu pendidikan yang diperankan oleh guru bersertifikat pendidik. Sehingga kebijakan peningkatan status guru sebagai guru bersertifikat agar menjadi sosok agen pembelajaran yang profesional dan bermartabat belum berdampak efektif bagi pemecahan masalah pendidikan nasional.

Rupanya kondisi-kondisi di atas sudah terdeteksi oleh pihak pengarah pendidikan pada tingkat daerah hingga tingkat pusat. Sesungguhnya, sudah saatnya dan mendesak bahwa pengendalian kebijakan sertifikasi guru perlu segera dikawal dengan benar dan bijaksana sehingga upaya mewujudkan guru-guru profesional dan bermartabat berdampak efektif bagi pembangunan pendidikan yang berbasis sekolah ini. Bagaimanakah pengendaliannya yang tepat?  Seiring berjalannya waktu, maka lahirlah konsep Penilaian Kinerja Guru yang dikembangkan sebagai upaya pengendalian guru bersertifikat agar terus mampu menampilkan kompetensi profesiosnalnya secara aktual sebagai sosok guru profesional dan bermartabat. Penilaian Kinerja Guru ditempuh sebagai upaya pengendalian mutu sumber daya pendidik (guru) dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan pendidikan yang berbasis pembelajaran. Sasaran akhir PK Guru ini adalah terciptanya pengelolaan pendidikan yang efisien dan efektif berdasarkan kompetensi aktual guru-guru bersertifikat. Yang ingin dicapai dari PK Guru adalah terkendalinya kompetensi dan kinerja guru bersertifikat pada kategori minimal BAIK  atau SANGAT BAIK. Apabila kategori ini terpenuhi, maka dapat digambarkan bahwa pelayanan pembelajaran berjalan sebagaimana harapan idelanya. Pada sisi lain, guru yang bersangkutan memiliki jaminan kelancaran jenjang karir yang ditempuh melalui usulan kenaikan pangkat. Yang demikian inilah guru berada pada tataran profesional dan bermartabat.

Memasuki era profesionalitas guru berbasis kompetensi dan kinerja guru, maka beberapa tahapan perlu ditempuh dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penanggungjawab utama kebijakan pendidikan ini.  Tahap pertama yang ditempuh adalah pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) bagi guru-guru yang bersertifikat mulai tahun 2007 hingga 2011. UKG ini ditempuh untuk mendapatkan informasi kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru yang didapatkan dengan metode ujian/tes model tertulis, namun dilaksanakan secara online. Mengapa harus online? Apakah hasil UKG secara online mampu memberikan hasil pengukuran yang dapat menggambarkan kompetensi guru secara akurat? Dua pertanyaan ini perlu disikapi secara bijaksana dengan melihat kondisi obyektif yang lazim terjadi pada situasi-situasi uji kompetensi.

Ketika uji kompetensi dilaksanakan secara tertulis, dengan segenap persiapan intrumen-instrumen yang telah melalui uji validitas, baik isi atau konstruk, dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian, dan dilaksanakan dengan segala pengaturan, diharapkan mendapatkan informasi kompetensi guru yang obyektif. Namun kenyataan yang biasa terjadi adalah sebaliknya. MUngkin pada sisi perencanaan telah melalui proses-proses yang dapat dipertanggungjawabkan, tetapi ketika pelaksanaan uji tertulis, tidak dapat dihindari kondisi-kondisi yang cenderung merusak asas-asas penilaian. MIsalnya kerjasama diantara sesama peserta uji kompetensi yang tidak mampu dikendalikan oleh pengawas ujian, bahkan pengawas ujian berpura-pura tidak melihat, tidak tahu, dan membiarkannya, atau justru menyetujui dengan catatan yang penting jangan ribut. Ketrbatasan-keterbatasan seperti ini yang pasti terjadi ketika Ujian Kompetensi dilaksanakan secara tertulis. Sehingga, informasi yang dikumpulkan masih banyak mengandung bias, dan tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menggambarkan kompetensi yang sesungguhnya.

Kebijakan pelaksanaan UKG secara online rupanya memberikan harapan baru yang lebih cerah bagi sebuah upaya pengukuran kompetensi guru. Sistem online yang baru dilaksanakan pada tahun 2012 ini, tepatnya mulai tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan 12 Agustus 2012 merupakan satu alternatif pelaksanaan UKG yang dapat memberikan hasil pengukuran lebih obyektif (BELUM SANGAT OBYEKTIF). Ketika soal-soal yang dimunculkan secara acak dari bank soal pada server, memungkinkan keluarnya soal yang berbeda antara satu peserta dengan peserta lainnya, maka sekalipun dua orang peserta atau lebih berada pada jarak yang berdekatan tidak dapat melakukan kerjasama untuk menjawab soal. Terlebih dengan setting waktu yang terbatas, sangat tidak memberikan ruang gerak bagi peserta untuk melakukan kerjasama atau bertanya kepada pihak lain. Masing-masing peserta diburu waktu untuk menuntaskan semua nomor soal ujian (100 nomor). Namun, beberapa pertanyaan masih perlu diajukan dan mendapatkan jawaban yang bijaksana sesuai kondisi nyata di lapangan. Apakah hasil UKG secara online tersebut mampu memberikan informasi yang aktual, obyektif, dan memberikan estimasi yang tepat pada kompetensi guru sebagaimana dalam rumusan indikator-indikator yang dijadikan dasar penyusunan soal UKG? Over estimate mungkin tidak, tetapi Under estimate mungkin ya. Mengapa demikian? Banyak faktor dan fakta negatif yang masih menjadi kendala pada pelaksanaan KG online yang sudah berjalan mulai Senin, 30 Juli 2012 kemarin. Sekalipun minimal guru-guru peserta UKG mengenal dan mampu menggunakan tombol-tombol operasional UKG, tetapi masih banyak hal yang perlu ditinjau dan dicatat baik-baik bagi penyelenggara/ penanggungjawab UKG online, yatu:

  1. Perangkat komputer yang digunakan User tidak semuanya dalam kondisi yang sama, mampu mengacces informasi dalam sistem jaringan lokal (intranet) atau interlokal (internet) dengan kecapatan yang memadai dan lancar.
  2. Ketika benar bahwa user menggunakan perangkat komputer dengan kecepatan acces rendah, maka berakibat pada keutuhan tampilan informasi soal yang dilengkapi dengan karakter-karakter tambahan diluar pada keyboard, misalnya karakter matematika seperti pecahan, gambar grafik, gambar-gambar lainnya.
  3. Familiaritas guru peserta pada penggunaan perangkat komputer juga berpengaruh pada kelancaran mengerjakan soal ujian.
  4. Pengaturan tempat duduk dan penataan perangkat komputer pada ruang ujian yang tidak selalu sama pada semua titik (unit pelaksana) ujian, juga berpengaruh pada kenyamanan peserta mengikuti UKG online. Ada yang memberikan kenyamanan, dan ada yang kurang memberikan kenyamanan karena terlalu penuh dan sesak.

Berdasarkan hasil UKG online pada hari pertama, yang sempat penulis kumpulkan dari guru-guru Matematika SMP dan beberapa guru SMA, melalui pertanyaan langsung via telepon dan sms, diperoleh informasi pencapaian skor hasil UKG Matematika hari pertama (30 Juli 2012) di Kabupaten Pangkep sebagai berikut:

65, 68, 73, 61, 65, 71, 73, 58, 69, 73, 60,

57, 48, 36, 63, 68, 56, 54, 30-an, 30-an,

38, 30-an, 57

Pencapaian skor tersebut diperoleh dari pengerjaan soal matematika pada dua dimensi kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik sebanyak kira-kira 30% dan kompetensi profesional sebanyak 70% dari keseluruhan soal sebanyak 100 butir.

Melihat pencapaian skor tersebut, nampak bahwa apabila disandingkan dengan standar pencapaian minimal yang dipersyaratkan 70, maka hanya ada 4 orang yang dinyatakan LULUS UKG. Apakah teman-teman yang mencapai skor tersebut benar-benar tidak mampu sehingga pencapaiannya rendah? Melihat hasil tersebut perlu hati-hati menyikapinya, bahkan untuk keperluan interpretasi  harus melihat secara lebih obyektif lagi. Mengapa harus dengan pemikiran seperti itu? Berikut adalah fakta-fakta yang perlu diketahui dan dicatat oleh pihak penanggungjawab, perancang, pengarah, dan pengguna hasil  pelaksanaan UKG di tingkat pusat maupun di kabupaten/kota, LPMP, Bagian perencanaan Direktorat BPSDMPK Kemdikbud RI,  bahwa pada UKG mata pelajaran Matematika SMP khususnya, menunjukkan beberapa fakta yang sangat merugikan peserta UKG, yaitu:

Sedikitnya ada sekitar 15 nomor soal Matematika SMP yang tidak layak sebagai butir soal karena beberapa kondisi, antara lain:

  1. Beberapa soal menyediakan pilihan jawaban yang salah semua, seperti pada masalah gradien garis.
  2. Pokok soal tidak menyediakan informasi yang lengkap atau mendukung penyelesaian.
  3. Soal-soal dengan gambar, komputer tidak mampu menampilkan gambar sebagai acuan menjawab pertanyaan soal.
  4. Beberapa soal pilihan jawabannya tidak berhasil dimunculkan.

Satu kondisi yang sangat merugikan peserta adalah ketika soal-soal dengan kondisi seperti di atas tidak dapat dijawab oleh peserta UKG Online, dan dinyatakan salah oleh sistem UKG Online. Fakta seperti itu akan memberikan hasil pengukuran yang berakibat pada estimasi yang salah (Under Estimate). Dalam kondisi yang seperti itu, berarti dapat dikategorikan bahwa UKG Online belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan seperti pada Standar Penilaian, yang mensyaratkan bahwa instrumen penilaian secara konstruk harus terpenuhi syarat cukup sebuah pokok soal sehingga dapat dikerjakan oleh testee, dan secara kebahasaan tidak menimbulkan kebingungan peserta UKG.

Disamping itu, penilaian kurang memenuhi prinsip-prinsip penilaian, yaitu adil yang tidak merugikan pihak manapun, utamanya peserta UKG, dan akuntabel, yang mana secara teknis masih perlu perbaikan. Jika perangkat instrumen dengan segala perangkat pendukungnya, seperti komputer, sistem jaringan, dan sistem UKG online secara utuh tidak ada masalah, termasuk dari segi konten, bukan tidak mungkin pencapaian UKG online beberapa teman guru matematika di atas lebih dari pencapaian skor di atas.

Fakta ini kami ungkapkan dengan harapan menjadi masukan bagi para pengarah kebijakan UKG Online agar tidak terjadi proses penghakiman membabi buta terhadap hasil pelaksanaan UKG Online. Memang disampaikan bahwa UKG Online ini sebagai upaya pemetaan KG yang tidak secara langsung dalam waktu dekat ini berhubungan dengan penerimaan tunjangan sertifikasi. Tetapi memberikan informasi yang aktual, faktual, proporsional, adalah lebih bijaksana. Bukan tindak mungkin hal seperti di atas dialami oleh teman-teman guru pada unit-unit panitia pelaksanana UKG online di kabupaten/kota lain. Semoga informasi ini dapat menjadi bahan penentu kebijakan lebih lanjut secara lebih tepat oleh pihak pengarah kabupaten/kota, LPMP, dan Direktorat BPSDMPK Kemdikbud. Amin. by tr.